Investasi Bodong Berkedok Binary Option Selain Binomo, Semua Kasus ! Dipastikan Dikejar Polri

 Investasi Bodong Berkedok Binary Option Selain Binomo, Semua Kasus ! Dipastikan Dikejar Polri

global.gerbangindonesia.org – Investasi Bodong Berkedok Binary Option Selain Binomo, Semua Kasus ! Dipastikan Dikejar Polri

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Spesifik (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menegaskan pihaknya akan mengejar seluruh investasi bodong mengenai binary option di Indonesia.
Diketahui selagi ini Bareskrim Polri tengah menindaklanjuti persoalan dugaan judi online dan penipuan aplikasi Binomo.

“Polisi pastikan kejar semua binary option lainnya. Agar hukum tak tebang pilih,” kata Whisnu kepada wartawan, Sabtu (19/2/2022).

Whisnu mengutamakan, bahwa pihaknya tentu menyelidiki kesibukan bisnis berskema binary option yang merugikan rakyat.

Bareskrim, lanjutnya, juga akan menyelidiki aktivitas bisnis berskema binary option yang tidak disesuaikan dengan aturan dan ketetapan yang berlaku di Indonesia.

“Bareskrim Polri pasti melakukan penyelidikan terhadap kegiatan usaha dengan skema binary option lainnya,” ucap dia.

Tentang persoalan Binomo, diduga kerugian yang dialami delapan korban mencapai Rp 3,8 miliar.
Di dalam proses penyelidikan persoalan tersebut, polisi udah mengambil keterangan 9 korban, 3 saksi, dan 3 pakar.

Pada Jumat (18/2/2022), polisi juga menemukan adanya unsur pidana dan tingkatkan masalah tersebut ke termin penyelidikan.

“Dugaan terhadap tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media elektronik dan atau penipuan perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang,” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Pol Ahmad Ramadhan secara virtual, Jumat.

Dugaan tindak pidana yang ditemukan polisi juga layaknya dengan laporan polisi nomor Lp/B/0058/Ii/2022/Spkt/Bareskrim POLRI lepas 3 Februari 2022.

Dugaan tersebut merujuk Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 27 ayat 2 dan/atau atau 45 ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (Uu) Nomor 19 Tahun 2016 berkaitan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait Kabar dan Transaksi Elektronik.

Lalu, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Kuhp.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.